SORONG.SorongPos.Com,- Bertempat di Swiss Bell Hotel, Sabtu(8/7) digelar dilakukan sosialisasi empat pilar MPR RI berbasis komunitas bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Papua Barat Daya. Usai pelaksanaan sosialisasi 4 pilar, Anggota DPR-RI daerah pemilihan Papua Barat Daya Robert Joppy Kardinal saat ditemui media menjelaskan, kegiatan ini jika dilaksanakan secara individual maka disebut sosialisasi empat pilar. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan badan sosialisasi empat pilar,sehingga anggotanya dibentuk dalam satu kelompok. Oleh karena itu kegiatan tersebut dihadiri anggota DPR/MPR dari dapil lain diluar Papua Barat Daya masing-masisng Muhammad Toha dari PKB dan Agun Ginanjar Sudarsa dari Partai Golkar. ” Kalau pak Agun sampaikan materi tentang Pancasila, saya Bhineka Tunggal Ika. Jadi materi semua sama, tapi yang terpenting kita mendapat masukan dan aspirasi dari para guru,” akunya.
Lebih lanjut RJK sapaan akrabnya mengatakan yang paling utama. Dimana hampir seluruh guru di Indonesia, meminta supaya lebih dikenalkan kembali fokus lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila(PMP) diaktifkan kembali. Menurutnya sekarang mata pelajarannya PPKN. Akan tetapi sangat kurang, karena banyak yang berpendapat anak-anak belajar melalui handphone dan sebagainya. ” Yang ditakutkan anak-anak kita 81 persen memakai handphone. Kemudian dalam sehari bermain handphone selama 7 jam bermedsos. Ini jadi masalah, pengaruh hoax, intoleran dan berbuat perpecahan diantara anak bangsa,” ujarnya.
Soal yang diundang para guru, dikarenakan kemampuan para guru untuk berdiskusi dan menyampaikan informasi kepada para siswa. Dikarenakan selaku wakil rakyat juga sangat membutuhkan untuk mengajarkan anak-anak baik guru TK,SD,SMP dan SMA.” Contoh tadi ada guru yang belum lama datang di Sorong. Dia kaget di Sorong orang jalan bawa motor tidak pakai helm, kemudian berkendara melawan arah. Dia baru datang di Sorong dan mengajar di Kalam Kudus. Mohon pak Robert sampaikan ke pak Kapolda untuk ditertibkan,” tegasnya.
Hanya saja lanjut RJK bahwa kepolisian dalam hal ini Polda Papua Barat Daya juga punya program yakni mendata dan kemudian melakukan sosialisasi berlalu lintas yang benar ke setiap sekolah. Bahkan sosialisasi tidak hanya pada siswa SMA dan SMP. Bila perlu kata RJK sosialisasi dari siswa semenjak masih duduk did bangku sekolah dasar. ” Bapa dana ibu guru juga bisa buat aturan. Anak SMP misalnya belum usia 17 tahun. Ndak boleh bawa motor ke sekolah, karena belum memiliki SIM,” ujarnya.
Selain itu juga RJK menjelaskan aspirasi dan masukan dari para guru, akan dilakukan kajian dan hasilnya akan dimasukkan status disampaikan ke MPR dan nantinya disampaikan ke komisi tertentu melalui lembaga. Bahkan dalam pertemuan ada yang menanyakan jabatan Presiden, Gubernur,Bupati dan Walikota dibatasi hanya 2 periode. Sedangkan MPR dan DPR masa jabatan tidak dibatasi. Menurutnya DPR dan MPR tidak punya kewenangan menandatangi satu keputusan. Karena keputusan DPR dan MPR adalah keputusan lembaga dan bukan keputusan yang diambil orang per orang. ” Jadi bisa lebih jabatannya.DPR tidak punya uang, hanya bahas anggaran. Ini pertanyaan yang sangat bagus, kita memutuskan sesuatu tidak dalam bentuk surat keputusan. Karena apa yang diputuskan pimpinan dewan adalah putusan lembaga, diambil dari bawah sampai paripurna. Kalau Gubernur bisa mengeluarkan SK Gubernur bukan SK Provinsi,” tuturnya. (boy)