KOTA SORONG, SORONGPOS.COM – Pemerintah Kota Sorong melalui Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Kota Sorong, Amos Kareth, menekankan bahwa seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem harus disusun berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan persiapan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2026–2029 dan
Amos menyoroti bahwa dokumen penanggulangan kemiskinan tidak dapat disusun tanpa pijakan data. Ia menyebut terdapat 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 10 distrik yang terlibat sehingga kolaborasi dan komitmen penyediaan data menjadi kunci dalam menghasilkan dokumen yang kuat.
“Semua harus berawal dari data. Jika tidak ada dokumen dan tidak ada dasar hukumnya, maka kita tidak memiliki pijakan untuk merumuskan program dan kegiatan,” ujarnya.
Ia meminta setiap perwakilan OPD menyiapkan data sektoral secara lengkap karena kegiatan ini sekaligus menjadi forum sosialisasi awal sebelum permintaan data resmi dikirimkan oleh tim penyusun.
Pemerintah Kota Sorong berharap penyusunan RPKD dan RAT ini menghasilkan dokumen strategis yang dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan di Kota Sorong. (brm)