KOTA SORONG, SORONGPOS.COM – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas utama pemerintah kota, bersamaan dengan penataan kelembagaan dan pengisian 13 jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (PTP), yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Sorong Nomor 821.2/03/BKPSDM/2025.
Penyampaian itu disampaikannya pada acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Tinggi Pratama, yang berlangsung di Gedung Lambert Jitmau, Selasa (25/11/2025) sore.
Sebanyak 13 pejabat dilantik untuk mengisi posisi kepala dinas dan kepala badan, masing-masing disertai tunjangan jabatan sebesar Rp2.025.000 per bulan. Pengisian jabatan tersebut menjadi bagian dari program 100 hari kerja terkait penataan struktur pemerintahan.
Berikut daftar pejabat yang ditetapkan:
-
Saul Erens Solosa, S.Sos – Kepala Sekretariat DPRD Kota Sorong.
-
Muliani, S.Kep., Ners – Kepala Dinas Sosial.
-
Nelwan Edison Hara, S.P – Kepala Dinas Pertanian.
-
Eduard Jitmau, SE – Kepala Dinas Perindustrian.
-
James Burung, S.Sos., MM – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
-
Yulinda Mosso, SE., M.M – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
-
Yuliana Kirihio, S.AN., M.M – Kepala Dinas Pendidikan.
-
Elisabeth Elsemina Sarah Agaki, SE – Kepala Dinas Perdagangan.
-
Jemima Elisabeth, S.KM., M.AP – Kepala Dinas Kesehatan.
-
Yafed Maniburi, S.T., M.T – Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.
-
Yoel Oktofianus Gifelem, ST – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
-
Roberth Asmuruf, SH., M.H – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
-
Corina Mansawan, SE., MM – Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Dalam arahannya, Septinus menyoroti peran strategis kepala OPD dalam memberikan layanan langsung kepada warga. Ia meminta seluruh pejabat bekerja adaptif, responsif, dan memahami perkembangan teknologi agar pelayanan tidak tertinggal dari kebutuhan masyarakat, terutama dengan jumlah penduduk Kota Sorong yang mendekati 300 ribu jiwa.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen, loyalitas, dan kesiapan setiap OPD menyediakan konsep kerja serta solusi konkret terkait berbagai persoalan kota, termasuk kebencanaan, tata ruang, dan isu sosial. (brm)