SORONG.SorongPos.Com,-Sehubungan dengan putusan Pengadilan Negeri Sorong yang bersifat NO, kaitan gugatan antara Labora Sitorus versus Paulus Thung. Anggota DPR-RI daerah pemilihan Provinsi Papua Barat Daya Robert Joppy Kardinal saat ditemui media ini, Sabtu(27/9) di Bandara Domine Eduard Osok mengatakan, sangat perlu dalam hal ini aparat penegak hukum masuk ke ranah lainnya. Hal ini disebabkan,setelah dirinya selaku wakil rakyat dari Papua Barat Daya melakukan pengecekan pada beberapa Kementrian. Dimana ada beberapa reklamasi pantai di Kota Sorong yang diduga kuat perijinannya belum lengkap. Selain itu RJK sapaan akrabnya menegaskan sebagai anggota Komisi IV DPR-RI akan meminta kepada Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melakukan pemeriksaan terhadap dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL). ” Ini menyangkut perijinan dan ruang laut. Karena sekarang ini penggunaan ruang laut harus ijin dikeluarkan oleh beberapa Kementrian,” akunya.
Soal adanya laporan polisi ke Polda Papua Barat Daya. Kata RJK ” Yah itu jelas polisi harus masuk dan periksa semua. Karena mereka saling melaporkan bahwa tanda tangan dan segala macam. Nah itu sudah merupakan pintu masuk bagi polisi,sekalian yang melaporkan ini harus diminta ijinnya sudah lengkap atau belum. Karena mengaku ijin lengkap, yah periksa kelengkapan perijinannya semua,”tuturnya.
Bahkan kata RJK agar polisi segera memeriksa perijinan dari PT Bagus Jaya Abadi mulai dari Kementrian Kelautan dan Perikanan,Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurutnya juga soal pengakuan mantan Walikota Sorong Lambert Jitmau di Pengadilan Negeri Sorong bahwasan hanya 1 perijinan di keluarkan untuk reklamasi pantai Tembok Berlin Kampung Baru. ” Nah putusannya NO di kembalikan semuanya,” bebernya.
Disamping itu RJK menilai dengan terjadinya perseteruan dan keributan antara Labora Sitorus dan Paulus Thung. Dimana ini menjadi kesempatan bagi aparat penegak hukum agar panggil dan diperiksa semua. Bahkan kalau bisa baik Paulus Thung dan Labora Sitorus diperiksa perijinan dan kelengkapan. Dengan demikian hal ini akan terbuka dan ditertibkan.” Khan bermula dari Klalin sampai di Saoka sana,” imbuhnya.
Ditambahkan RJK pula pihak meminta kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera membentuk tim dan turun ke Kota Sorong untuk melakukan pengecekan terhadap tambang galian C dan batu kerikil. Menurutnya keberadaan tambang Galian C di daerah Saoka Kota Sorong terkesan merusak. Dikarenakan kawasan Tanjung Kasuari dan Soaka adalah daerah industri pariwisata. ” Kenapa ada tambang Galian C disitu. Gunung dihancurkan, jalan rusak. Saya akan minta tim turun, kemudian naikan drone supaya jelas. Kemudian kementrian turun periksa. Ini yang sebabkan banjir dan laut tercemar dan karang laut rusak. Kenapa tanahnya turun masuk ke laut semua. Akhirnya pariwisata di Tanjung Kasuari sampai Saoka menjadi hancur,” tegasnya.(boy)
RJK Minta Aparat Penegak Hukum Periksa Labora Sitorus dan Paulus Thung
