KOTA SORONG, SORONGPOS.COM – Pemerintah Kota Sorong bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sorong memperkuat sinergi dalam pengelolaan data strategis sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Hal ini dibahas dalam kegiatan Sosialisasi Indikator Strategis Kota Sorong dan Sosialisasi Sensus Ekonomi yang berlangsung di Ruang Rapat BPS Kota Sorong, Rabu (24/9/2025).
Acara tersebut dibuka oleh Plt. Sekretaris Daerah Kota Sorong, Rudy R. Laku, S.Pi., MM, didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sorong, H. Thamrin Tajuddin, S.T., M.M., serta Kepala BPS Kota Sorong, Rumilah Natratilova, S.Si., M.Ec.Dev.
Kepala BPS Kota Sorong menjelaskan, pihaknya tengah melakukan pembinaan di tingkat kelurahan dan menjalankan Program Desa Cantik di Kelurahan Malawei. Program ini bertujuan mendorong digitalisasi data karena sebagian besar kelurahan masih mengandalkan sistem manual.
“BPS setiap 10 tahun melaksanakan Sensus Penduduk. Tahun 2026 mendatang juga akan dilaksanakan Sensus Ekonomi untuk mendata seluruh unit usaha, yang akan menjadi momentum penting dalam memetakan perekonomian daerah,” ungkap Kepala BPS.
Plt. Sekda Kota Sorong menegaskan dukungan penuh Pemkot terhadap program BPS. Menurutnya, data yang akurat sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Ia juga mengusulkan agar pada 2026 dilakukan pengadaan jaringan internet di kelurahan-kelurahan prioritas guna mendukung digitalisasi pendataan.
“Data strategis bukan sekadar angka, tetapi potret nyata kondisi masyarakat. Karena itu, Kominfo dan Bappeda harus aktif dalam pembinaan, serta semua pihak perlu mendukung BPS dalam pengumpulan data,” tegas Rudy R. Laku.
Dalam kegiatan ini, Novi Andy Dwi Setyawan, SST., M.Si., turut memaparkan sosialisasi data statistik strategis Kota Sorong. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar-OPD dan pemangku kepentingan untuk menghasilkan data yang akurat, terintegrasi, dan relevan. Data tersebut akan menjadi dasar perencanaan pembangunan, evaluasi kinerja, hingga peningkatan layanan publik.
Berdasarkan struktur ekonomi Kota Sorong, sektor perdagangan menyumbang 22,89%, konstruksi 15,54%, administrasi pemerintahan umum 11,85%, pertanian-kehutanan-perikanan 8,41%, serta transportasi-pergudangan 8,12%. Konsumsi rumah tangga mendominasi dengan kontribusi 62,76% terhadap perekonomian.
Tantangan pengelolaan data di antaranya masih adanya duplikasi antarinstansi, kualitas data yang belum merata, serta kurangnya koordinasi. Ke depan, arah pengembangan difokuskan pada digitalisasi dan integrasi data, pembangunan dashboard data daerah, pelaporan real-time, dan kolaborasi lintas sektor.
BPS, Pemkot, serta seluruh OPD berkomitmen memperkuat peran masing-masing dalam ekosistem data: OPD sebagai produsen data, Dinas Kominfo sebagai walidata, dan BPS sebagai pembina data. Dengan sinergi tersebut, diharapkan data dapat benar-benar menjadi dasar kebijakan pembangunan yang tepat dan berkelanjutan bagi Kota Sorong. (brm)