SORONG.SorongPos.Com,-Ditengah-tengah sorotan publik terhadap kenaikan gaji dan tunjangan wakil rakyat yang menyebabkan terjadi aksi demo besar-besaran dibeberapa kota besar di Indonesia, hingga memicu kemarahan rakyat dan timbulnya korban jiwa. Terkait hak tersebut Wakil Ketua I DPRD Provinsi Papua Barat Daya Annike Lieke Makatuuk saat ditemui sejumlah media, Senin(15/9) di Hotel Vega saat Rapat Paripurna DPRD masa sidang ketiga tahun 2025 menjelaskan bahwa pihaknya sangat prihatin, dengan kejadian tersebut. Namun menurutnya sebagai wakil rakyat tentunya harus berpihak kepada masyarakat. Kemudian yang lebih terpenting adalah mengikuti saja aturan dan ketentuan yang berlaku.Menurutnya sebagai salah satu pimpinan dewan di Provinsi Papua Barat Daya(PBD), akan menyesuaikan mengenai masalah tunjangan dan gaji tentunya sesuai dengan kondisi daerah di PBD. ” Fasilitas dan sebagaimana. Kita sesuaikan saja dengan kondisi rill di daerah atau disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah. Tapi mudah-mudahan jangan diturunkan, tetapi menyesuaikan saja,” terangnya.
Selain itu juga selaku pimpinan dewan, pihaknya juga sudah menyampaikan kepada sesama rekan anggota dewan agar mengikuti aturan dan ketentuan yang ada saat ini dan tidak berlebihan. ” Konstituen lebih diperhatikan, karena rakyat yang pegang kendali. Yah saya kira itu saja,” akunya. (boy)
Tunjangan,Gaji dan Fasilitas Anggota DPRD Provinsi PBD Disesuaikan Kemampuan Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah
