Bawaslu PBD Sampaikan Tiga Agenda Penting ke Pj Wali Kota Bernhard

Bawaslu PBD Sampaikan Tiga Agenda Penting ke Pj Wali Kota Bernhard

Kota Sorong, SorongPos.Com – Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya (PBD), Felipus Cornelius Boling menyampaikan tiga agenda penting yang membutuhkan dukungan dari Pemerintah Kota Sorong, dalam audiensi dengan Penjabat Wali Kota Sorong, Bernhard Rondonuwu, Senin (30/9/2024) di Ruang rapat Wali Kota.

Dalam pertemuan tersebut, Felipus membahas masalah status kepegawaian, kebutuhan pegawai, serta rencana pembangunan kantor permanen.

Agenda pertama yang disampaikan terkait kepastian status kepegawaian Sarce Mori, staf yang ditarik dari Bappeda Kota Sorong ke Bawaslu PBD. Felipus menjelaskan, kejelasan status tersebut diperlukan agar Sarce dapat bekerja dengan optimal di Bawaslu PBD, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang kini terpisah dari Provinsi Papua Barat Daya.

Agenda kedua berkaitan dengan permintaan tambahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memperkuat struktur organisasi Bawaslu PBD. Ia mengungkapkan, dengan meningkatnya tugas dan tanggung jawab Bawaslu, pihaknya membutuhkan setidaknya sembilan PNS tambahan guna memenuhi komposisi yang ideal di Bawaslu PBD.

“Struktur kami masih membutuhkan sembilan PNS untuk menguatkan komposisi organisasi, khususnya setelah pemekaran Bawaslu Papua Barat Daya,” ujar Felipus.

Agenda ketiga menyangkut kebutuhan akan kantor permanen untuk Bawaslu PBD. Saat ini, Bawaslu PBD masih menyewa ruko di Kilo 10, dan ia berharap mendapatkan lahan untuk membangun kantor tetap, agar operasional Bawaslu lebih stabil dan efisien di masa mendatang.

“Kami membutuhkan kantor yang lebih layak. Jika ada lahan yang bisa kami gunakan, kami berharap bisa membangun kantor Bawaslu PBD yang permanen,” katanya.

Menanggapi ketiga agenda tersebut, Bernhard menyatakan dukungannya. Ia menyetujui permintaan terkait status kepegawaian Sarce Mori, dan akan berkoordinasi dengan Sekda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terkait permintaan penambahan PNS, Pj. Wali Kota juga menyatakan siap membantu Bawaslu PBD.

“Kami siap membantu penambahan PNS, supaya ada rotasi dan penyegaran di lingkungan kerja,” ujar Pj. Wali Kota.

Terkait kebutuhan lahan untuk pembangunan kantor Bawaslu PBD, Bernhard menyatakan bahwa hal tersebut akan dibicarakan lebih lanjut. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara Bawaslu dan pemerintah daerah, terutama dalam menyikapi aturan-aturan yang berlaku selama masa kampanye Pilkada, agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

“Kami mendukung penuh Bawaslu, namun penting bagi kami untuk terus berkoordinasi agar seluruh kegiatan berjalan sesuai aturan yang ditetapkan,” tutup Bernhard. (brm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *