SORONG.SorongPos.Com,- Robert Joppy Kardinal selaku Anggota DPR-RI Dapil Papua Barat Daya saat menghubungi media ini melalui ponsel Jakarta- Sorong, Rabu(8/7) menjelaskan, pihaknya sangat mendukung langkah dari Kapolda Papua Barat Daya(PBD) Brigjen Pol Audie Sonny Latuheru,S.I.K., M.Han yang lebih memprioritaskan pendekatan humanis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) di wilayah Polda PBD. Bahkan kata RJK sapaan akrabnya mengatakan,untuk menjaga stabilitas Kamtibmas. Dimana tidak bisa melepaskan semua tanggung jawab kamtibmas kepada pihak kepolisian saja. Oleh karena itu pihaknya berharap semua kepala daerah di wilayah PBD, dalam melaksanakan tugas pembangunan dengan baik dan langsung menyentuh kepada masyarakat paling bawah, terutama dua kabupaten yang menjadi perhatian yakni Tambrauw dan Maybrat. ” Karena ada beberapa kejadian belakangan ini yang menonjol. Hal ini karena kurangnya perhatian pembangunan sampai ke pelosok kampung atau desa yang tertinggal atau disingkat 3 T, mereka punya hak nikmati pembangunan tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut RJK yang merupakan politisi senior partai Golkar menguraikan, secara khusus untuk Kota Sorong permasalahan menjadi lebih kompleks terutama masalah minuman keras(miras). Bahkan RJK meminta kepada Kapolda PBD, agar memberantas semua penjualan miras yang tidak berijin. Karena semua kejahatan atau dugaan tindak pidana bermula dari miras. Selain itu juga disinyalir baik Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat banyak tempat penjualan miras yang tidak memiliki ijin. Menurutnya bukan hanya tidak berijin tetapi juga tidak membayar pajak cukai dan tidak bayar PNBP untuk daerah. Hal ini tentunya sangat merugikan, akibat dari persoalan miras dan narkoba sehingga banyak terjadi begal, konflik antar warga, kasus perkosaan dan angka kecelakaan lalu lintas yang meningkat. ” Contoh karena sudah mengkomsumsmi miras atau narkoba, tidak mungkin melakukan pemerkosaan terhadap nenek usia 70 tahun. Kemudian perkosa anak dibawah umur, ini penyakit masyarakat yang berawal dari miras dan narkoba,” tegasnya.
Disamping itu kata RJK sebagai anggota DPR-RI Dapil Papua Barat Daya dan juga lahir dan besar di pulau Doom pihaknya mendukung Kapolda PBD, untuk bersama-sama membasmi miras ilegal dan perbuatan lain dalam ekonomi. Bahkan diprioritaskan, terutama masalah ekonomi yang menjadi disubsidi pemerintah kepada masyarakat. Namun diambil oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab, untuk mencari keuntungan. ” Kalau keamanan baik, maka investor akan masuk ke Provinsi PBD,” bebernya.
Lebih jauh yang terpenting kata RJK agar melakukan evaluasi agar pembangunan menjadi merata khususnya orang asli Papua (OAP). Kemudian kasus dugaan korupsi di wilayah Papua Barat Daya harus difokuskan dan juga menjadi penting. Karena hasil korupsi, itu merupakan hak masyarakat tetapi diambil untuk memperkaya diri dana golongannya.” Saya yakin dan percaya yang menjadi pemimpin daerah di seluruh wilayah Papua Barat Daya dari Gubernur,Bupati, Walikota semua adalah OAP. Sebagian besar pimpinan dewan adalah OAP, ada juga MRP dan DPR jalur pengangkatan. Mereka masih punya hati membangun masyarakat OAP,” tuturnya.
Selain itu juga RJK meminta kepada warga masyarakat, agar bersama dengan Kapolda menjaga kamtibmas. Bahkan bila perlu Kapolda PBD melakukan kerjasama dengan TNI melakukan patroli bersama. ” Kalau dulu kita kenal dengan nama Garnisun. Mari bergandengan tangan Polri dan TNI jaga kamtibmas di wilayah PBD,” urainya.(boy)