KOTA SORONG, SORONGPOS.COM – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penyerapan APBD Tahun 2025 di Gedung Lambert Jitmau, Kamis (30/10/2025) pagi. Kegiatan ini dihadiri para pimpinan OPD, PPTK, PPK SKPD, dan bendahara pengeluaran se-Kota Sorong.
Mewakili Wali Kota Sorong, Pj. Sekretaris Daerah yang juga Asisten Bidang Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sorong, Thamrin Tajuddin, S.T., M.M., menegaskan bahwa rapat tersebut merupakan momentum penting untuk merefleksikan sekaligus mengonsolidasikan percepatan kinerja pembangunan daerah melalui optimalisasi realisasi anggaran.
“APBD merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal daerah yang menggambarkan arah dan prioritas pembangunan kita. Setiap nilai uang yang dialokasikan harus memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Thamrin.
Ia mengingatkan bahwa percepatan penyerapan anggaran bukan sekadar memenuhi angka, tetapi menjadi ukuran kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan, dan kedisiplinan aparatur. Berdasarkan laporan Plt. Kepala BPKAD, penyerapan APBD Kota Sorong saat ini baru mencapai sekitar 59 persen.
Thamrin menargetkan, dengan kerja terpadu seluruh OPD, penyerapan bisa meningkat hingga 80 sampai 85 persen sebelum akhir tahun. “Tersisa satu bulan efektif, mari manfaatkan waktu dengan disiplin, mempercepat proses administrasi maupun teknis. Tidak ada alasan untuk menunda pekerjaan,” tegasnya.
Dalam arahannya, Thamrin juga menekankan empat langkah utama bagi seluruh perangkat daerah, yakni meningkatkan disiplin dan perencanaan kegiatan, memperkuat koordinasi antarbidang, mempercepat proses administrasi dan pengadaan dengan tetap menjunjung transparansi serta akuntabilitas, dan melakukan inovasi serta digitalisasi tata kelola keuangan. Ia mengingatkan agar seluruh OPD menghindari Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang dapat memengaruhi pengurangan anggaran tahun berikutnya.
Sementara itu, Plt. Kepala BPKAD Kota Sorong, Yoel O. Gifelem, S.T., memaparkan langkah-langkah strategis penatausahaan keuangan, akuntansi, dan pengelolaan barang milik daerah menjelang akhir tahun anggaran 2025. Ia menyebut beberapa batas waktu penting, antara lain:
- Pengajuan SPP-SPM GU dan TU paling lambat 30 November 2025,
- Pengajuan SPP-SPM LS Non Fisik paling lambat 15 Desember 2025,
- Penyerapan dana atas SP2D-UP/GU harus mencapai Rp0 (nol rupiah) sebelum penutupan tahun,
- Dan setoran sisa belanja dilakukan paling lambat 31 Desember 2025.
Yoel juga menegaskan bahwa seluruh SKPD wajib menuntaskan input transaksi penerimaan untuk periode Januari–November paling lambat 15 Desember 2025, serta menyampaikan laporan keuangan SKPD paling lambat 15 Januari 2026. Adapun penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited ke BPK dijadwalkan 31 Maret 2026.
Berdasarkan data BPKAD, sejumlah SKPD masih memiliki realisasi belanja di bawah 50 persen, di antaranya Dinas Pendidikan (38,90%), Dinas Kesehatan (35,33%), Dinas Bina Marga (22,66%), dan Dinas Cipta Karya (31,33%). Sedangkan SKPD dengan realisasi di atas 75 persen meliputi Dinas Pemadam Kebakaran (79,30%), Distrik Sorong Barat (77,25%), dan Distrik Sorong Manoi (79,09%).
Dari sisi aset, BPKAD mencatat baru 11 OPD yang telah menyerahkan Surat Pernyataan Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) dan 10 OPD yang mengumpulkan Laporan Hasil Inventarisasi. Yoel meminta seluruh OPD mempercepat pelaporan aset dan memperkuat koordinasi dengan Bidang Akuntansi serta Bidang Aset agar penyusunan LKPD Kota Sorong Tahun 2025 dapat dilakukan tepat waktu dan sesuai standar.
Menutup kegiatan, Thamrin mengajak seluruh peserta rapat bekerja cepat, kolaboratif, dan berintegritas. “Mari kita wujudkan pemerintahan yang hadir dan bekerja untuk rakyat dengan semangat membangun Kota Sorong yang maju, aman, dan sejahtera,” pungkasnya. (brm)