SORONG.Sorong Pos.Com,- Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat Daya mengusulkan anggaran bagi pembangunan Markas Komando (Mako Polda) kurang lebih mencapai Rp300 Miliar. Bahkan pengusulan anggaran tersebut sudah diajukan kepada Kementerian Keuangan, untuk mendukung pembangunan Mako Polda tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Biro Logistik (Karo Log) Polda Papua Barat Daya Kombes Pol Nurochman Nulhakim, S.I.K saat ditemui media, Rabu (14/10) disela-sela acara Penyerahan Sertifikat Tanah Polda Papua Barat Daya dan Penyerahan Sertifikat Tanah Provinsi Papua Barat Daya di lantai 6 Rilich Panorama Hotel. Dijelaskannya juga pembangunan Polda dalam 3 tahapan.
Dikatakan Karo Log Polda PBD usulan anggaran tersebut, telah diajukan dengan melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk dokumen hibah tanah dan rencana tata letak pembangunan Mapolda.
“Usulan anggarannya hampir Rp 300 Miliar, untuk tahap pertama. Kami sudah menyampaikan persyaratan yang dibutuhkan dan sekarang tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan,” tegasnya.
Selain itu lanjut Karo Log bahwa pembangunan kompleks Mapolda direncanakan berlangsung dalam tiga tahap, dengan tahap pertama pada 2027 difokuskan pada pembangunan gedung utama Mapolda, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), dan rumah sakit.
Menurutnya untuk pembangunan rumah sakit milik kepolisian, kemungkinan dilakukan di lokasi berbeda, yakni di kawasan SP2, dengan mempertimbangkan keberadaan rumah sakit daerah di sekitar kompleks Mapolda.
Selanjutnya, tahap kedua pada 2028, direncanakan mencakup pembangunan gedung-gedung operasional, termasuk fungsi reserse dan bidang lainnya.
“Sementara tahap ketiga akan difokuskan pada pembangunan rumah dinas, barak pengendalian massa (Dalmas), serta fasilitas pendukung lainnya,” katanya.
Menurut dia, pembangunan kompleks tersebut dirancang, untuk memenuhi kebutuhan kelembagaan dan pelayanan Polda Papua Barat Daya secara bertahap.
Ia menyebutkan, kebutuhan lahan untuk kawasan Mapolda direncanakan mencapai sekitar 10 hektare yang sementara disiapkan dalam satu kawasan. Adapun lahan seluas 10 hektare yang telah dihibahkan diperuntukkan bagi pembangunan gedung perkantoran utama.
Sementara itu, kebutuhan lahan untuk Sekolah Polisi Negara (SPN) direncanakan sekitar 50 hektare dan sedang diproses melalui Kementerian Kehutanan karena lokasinya masih berstatus hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).
“Untuk lahan SPN, usulannya sudah masuk dan saat ini masih berproses untuk perubahan status kawasan menjadi areal penggunaan lain (APL),” ujarnya.
Ditambahkannya juga pembangunan fasilitas tersebut, diharapkan dapat mendukung penguatan kelembagaan Polda Papua Barat Daya, termasuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kepolisian.
“Adapun besaran anggaran yang disetujui untuk pembangunan tahap pertama masih menunggu keputusan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, yang diperkirakan ditetapkan pada Desember 2026,” ujarnya.(boy)