SORONG.SorongPos.Com,- Polda Papua Barat Daya (PBD) selangkah lagi punya Markas Komando (Mako). Pemerintah Kabupaten Sorong resmi menghibahkan lahan seluas 10 hektare untuk pembangunan Mako tersebut.
Hibah diserahkan melalui Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan ditandai dengan penandatanganan berita acara antara Bupati Sorong Jhony Kamuru dan Kapolda PBD Brigjen Pol Hengki Haryadi di Rylich Panorama Hotel Kota Sorong, Rabu (14/10).
Adapun lahan seluas 10 hektare kini telah resmi menjadi aset Polda PBD, setelah proses balik nama rampung di Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong.
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan, hibah ini merupakan langkah awal untuk mempercepat pembangunan Mako Mapolda.
“Kita tahu membangun Mako Mapolda butuh lahan besar. Tahap awal kita serahkan 10 hektare dulu supaya bisa segera dibangun,” ujar Elisa.
Ia menegaskan Pemprov dan Pemkab Sorong berkomitmen mendukung pemenuhan lahan dan sarana pendukung lainnya secara bertahap sesuai kemampuan daerah.
Menurut Elisa, hibah tersebut, bukan sekadar soal lahan, melainkan simbol sinergi antara pemerintah daerah dan Polri dalam membangun Papua Barat Daya.
“Ini soal sinergi. Kita bangun Papua Barat Daya bersama-sama,” katanya.
Elisa juga memberi apresiasi tinggi kepada Bupati Sorong Jhony Kamuru. Ia menilai meski ibukota provinsi berada di Kota Sorong, banyak fasilitas pemerintahan provinsi justru merupakan hibah dari Kabupaten Sorong.
“Kita harus beri aplause untuk Bupati Sorong. Komitmennya luar biasa untuk provinsi ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Kapolda PBD Kombes Pol Hengki Haryadi menyampaikan penghargaan atas dukungan nyata pemerintah daerah.
“Hibah lahan ini merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam memperkuat kelembagaan Polri di Papua Barat Daya,” ucapnya.
Hengki mengibaratkan Sorong sebagai mini, Jakarta dengan kompleksitas persoalan yang tinggi, mulai dari keberadaan pelabuhan dan bandara internasional, destinasi wisata dunia Raja Ampat, jumlah penduduk yang besar, hingga wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain.
Dengan kondisi tersebut, dirinya berharap Polda PBD yang baru dua tahun berdiri dapat ditingkatkan menjadi Polda Tipe A.
“Bukan soal naik pangkat, tetapi dengan kompleksitas seperti mini Jakarta ini, dibutuhkan personel yang lebih banyak dan anggaran yang lebih besar untuk operasional di Papua Barat Daya,” ungkapnya.(boy)