Jhony Way Dilantik Sebagai Penjabat Sekda PBD

Jhony Way Dilantik Sebagai Penjabat Sekda PBD

SORONG.Sorong Pos.Com,- Bertempat diruang rapat utama kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Kamis(4/4) Jhony Way S.Hut,M.Si dilantik sebagai Penjabat Sekda Papua Barat Daya (PBD) menggantikan Penjabat Sekda PBD yang lama Ir Edison Siagian ME yang telah dipercaya oleh Mendagri untuk menjabat sebagai PJ Bupati Kabupaten Sorong Pelantikan tersebut dilakukan oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Dr.Drs Muhammad Musa’ad M.Si. Sekaligus juga menyerahkan SK Plt Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Barat kepada Yakob Kareth yang juga merupakan staf ahli Gubernur PBD dan penyerahan SK Plh Asisten II Pemprov PBD kepada Rahman S.STP yang juga merupakan Kepala Baperinda PBD.

Sementara itu PJ Gubernur PBD Muhammad Musa’ad mengatakan, seperti diketahui tugas-tugas masih sangat banyak, terutama menajemen kepegawaian dilingkungan Pemprov PBD. Oleh karena itu pihaknya ingin menyampaikan kepada Penjabat Sekda yang baru, dimana ada 5 tugas utama yang segera harus dilakukan. Adapun tugas tersebut kata PJ Gubernur yakni melakukan koordinasi dalam rangka penyelesaian aset yang dimiliki Pemprov Papua Barat Daya dengan provinsi induk yakni Provinsi Papua Barat. Menurutnya juga bahwa penyelesaian aset dilakukan baik secara administratif maupun secara manual.

” Memang secara administratif sudah diberikan kepada kita di PBD. Tapi kita jangan hanya terima administrasi diatas kertas. Kita harus memastikan secara faktual bahwa barang yang diserahkan itu ada. Jangan sampai berpengaruh pada catatan neraca kita. Pak Sekda yang lama sudah berupaya sampai sudah ada penyerahan dari Provinsi Papua Barat kepada kita. Tapi secara administrasi sudah diserahkan, tugas sekda yang baru memastikan agar proses aset segera diselesaikan, ” akunya.

Lebih lanjut PJ Gubernur mengatakan tugas selanjutnya yakni Sekda melakukan koordinasi yang kuat agar segera menyelesaikan manajemen kepegawaian di provinsi PBD yakni pelantikan ASN eselon II,III dan IV. Bahkan kata Musa’ad diharapkan dalam bulan April semua bisa berproses dan terselesaikan. Dibeberkannya juga tugas selanjutnya yakni melakukan koordinasi secara internal dilingkungan Pemprov PBD yakni untuk memastikan hak dan kewajiban daripada ASN.┬áDalam hal ini hak adalah mendapatkan gaji dan tunjangan yang dikenal dengan nama TPP.

” Selama ini kita sudah berlakukan TPP sebanyak 50 persen. Kita berharap di tahun ini semua bisa selesai. Manajemen sudah bagus , 50 persen dapat terjawab sehingga menjadi 100 persen. Ini di desain baik dengan perangkat daerah terkait, untuk memastikan hak-hak dapat maksimal setelah melaksanakan kewajibannya,” urainya.

Lebih jauh Musa’ad menguraikan tugas selanjutnya.Dimana pihaknya mengucapkan terima kasih kepada TNI/Polri termasuk penyelenggara dalam hal ini KPU PBD dan Bawaslu karena kegiatan pemilu berlangsung dengan sukses. Selain itu juga tokoh masyarakat, adat dan agama termasuk tokoh perempuan serta partai politik yang sudah berpartisipasi sehingga sudah menghasilkan anggota DPD, DPR baik di tingkat DPR RI, provinsi, kota dan kabupaten di Papua Barat Daya.

Disamping itu juga tahapan yang nantinya akan dihadapi adalah tahapan Pemilukada. Selain itu juga harus melakukan koordinasi untuk melakukan penetapan dan pengangkatan anggota DPRK. ” Jadi pak Sekda dan pak Kesbangpol bertanggung jawab memastikan proses-proses pengangkatan anggota DPRK yang sekaligus nantinyacakan dilantik bersamaan dengan anggota yang dipilih dan juga anggota DPRK kabupaten dan kota yang dipilih. Nanti pelantikan dilakukan pada bulan September mendatang,” imbuhnya.

Lebih jauh Musa’ad mengatakan Pj Sekda dan Kesbangpol yang lama telah menyelesaikan regulasinya, tinggal PJ Sekda yang baru dan Kesbangpol membentuk panitia melakukan perekrutan sampai dengan terpilihnya anggota DPRK ditingkat provinsi, kota dan kabupaten di Papua Barat Daya. Ditambahkan juga untuk tugas yang terkahir adalah memastikan pelaksanaan pilkada, dengan demikian Sekda,Kesbangpol dan Asisten II juga harus berkoordinasi dengan baik. Walaupun lanjut Musa’ad penyelenggaraan pilkada adalah tugas KPU. Tetapi tugas pemerintah memberikan support dan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan pemilukada yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Tetapi proses tahapannya sudah mulai berjalan dari sekarang. (boy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *