KOTASORONG.SorongPos.Com,- Bertempat di Rilich Panorama Hotel, Jumat(4/8) Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia Bahlil Lahadalia, SE didampingi Pj Gubernur Papua Barat Daya DR. Drs Muhammad Musaad M.Si melakukan Launcing DPMPTSP Se Papua Barat Daya, ditandai dengan sirine. Turut hadir dalam kegiatan tersebut dihadiri para bupati dan walikota di Papua Barat Daya. Usai melauncing DPMPSTP Menteri Inventasi/Kepala BKPM Indonesia dalam jumpa pers menjelaskan, terkait dengan pemberian Kawasan Ekonomi Khusus(KEK) di Indonesia. Dimana dari 20 KEK di seluruh Indonesia, salah satu berada diwilayah timur Indonesia yakni si kabupaten Sorong dan kini terancam dicabut. Karena tidak berkembang sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dirinya selaku Menteri Inventasi dan juga merupakan anak dari Papua, telah meminta kepada pemerintah agar tidak mencabut kawasan ekonomi khusus di kabupaten Sorong. Bahkan selaku Menteri telah menjamin bahwa kawasan tersebut akan dibangun dan berkembang kedepan. Namun yang terpenting kata Bahlil adalah pembebasan tanah atau lahan pada kawasan ekonomi khusus tersebut. Akan tetapi dibutuhkan dukungan dari semua pihak. Contoh jangan lagi ada aksi palang memalang dan memberikan iklim investasi yang baik artinya seluruh komponen masyarakat dilibatkan bersama pemerintah agar investor yang masuk berinvestasi merasa aman dan nyaman.
” Awalnya kita akan bicara dengan beberapa pengusaha dan saya sudah berkomunikasi dengan mereka, untuk masuk membangun smelter nikel. Tujuannya sumber daya alam khusus nikel jangan dibawa keluar, tapi smelternya dibangun dikawasan ekonomi khusus di kabupaten Sorong. Jangan kita bicara targetnya, tapi saya kesana lihat KEK di kabupaten Sorong,” urainya.
Selain itu juga Bahlil mengatakan soal pembebasan lahan KEK dengan masyarakat pemilik hak ulayat agar ditanyakan langsung ke Pj Gubernur Papua Barat Daya. ” Saya yakin bisa diselesaikan pak Gubenur. Anak muridnya saya, yang sekarang ini jadi Menteri. Apalagi gurunya,” ungkapnya.
Disinggung mengenai rencana pembangunan smelter PT Freeport Indonesia yang akan dibangun di Timika atau Fak-Fak. Kata Bahlil ” Jadi pembangunan diatur oleh negara dan ada by design ekonomi. Itu namanya ada pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk Papua Barat Daya khusus Sorong. Tanpa adanya pembangunan smelter dari PT Freeport disini, itu pun sudah maju. Nah lihat saja dari sektor jasanya sudah luar biasa sekali. Mohon maaf ya. Kalau kita lihat dan bandingkan dengan Manokwari. Pembangunan di Sorong lebih cepat. Jujur saja, dulu saya nikah di Sorong hanya ada satu hotel yang bagus yakni Sahid Mariat. Sekarang sudah banyak hotel besar- besar. Jadi menurut saya di Sorong sudah bagus. Tapi kita kembangkan daerah- daerah di sekitar Sorong yang belum bagus,” imbuhnya.
Dicontohkan Bahlil di kabupaten Fak-Fak dibuatkan pabrik pupuk dan tidak dibangun di kabupaten Teluk Bintuni. Kenapa tidak dibangun di Kabupaten Teluk Bintuni, karena mereka sudah mendapatkan dana bagi hasil dari gas. Sedangkan Fak-Fak belum dapat.
” Nah smelter pupuknya harus dibangun di Fak-Fak supaya daerah lainnya juga ikut berkembang. Kalau satu saat misalnya smelternya PT Freeport akan dibangun di Fak-Fak. Yah bisa saja, karena dulunya daerah Timika adalah merupakan kecamatan dari kabupaten Fak-Fak. Jadi dia satu aliran turun begitu. Tapi untuk tempat pembangunan smelter Freeport kita belum putuskan. Bisa di Timika, Sorong atau Jayapura dan sebagainya,” terangnya.
Sementara itu Pj Gubernur Papua Barat DR. Drs Muhammad Musaad MSi menjelaskan, untuk pembebasan lahan KEK adalah 523 ribu hektar. Menurutnya yang telah mendapatkan sertifikat adalah sebesar 200 ribu hektar. Oleh karena itu pihaknya sudah berkomunikasi dengan BPN agar sisanya dapat dilakukan sertifikat.
” Kita juga sedang membicarakan dengan pemilik hak ulayat, untuk lokasi KEK agar bisa mendapatkan pembebasan lahan mencapai 1000 hektar. Saat ini sudah dibicarakan, tapi kita selesai 300 lebih hektar untuk disertifikasi dulu. Tapi bagi kami kalau sudah mencapai 523 ribu hektar berarti sudah cukup. Nanti satu atau dua tahun kedepan, kita pikir yang penambahan pembebasan lahannya. Kasih kesempatan kami selesaikan,apalagi pak Menteri sudah mendukung dan menjamin. Kita didaerah harus lebih gas atau berpacu,” pungkasnya. (boy)