KOTA SORONG, SorongPos.com – Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dengan pemerintah daerah mengatakan, angka inflasi nasional turun dari 4% menjadi 3,52% berdasarkan year on year (y on y), meski masih terjadi kenaikan dalam angka yang tidak terlalu besar selama periode bulan Mei sampai Juni 2023.
“Namun ada beberapa komoditas yang menjadi atensi bagi kita minggu lalu, yaitu harga jagung di tingkat peternak, daging ayam ras, dan telur ayam ras relatif terkendali, meskipun ada yang mengalami kenaikan. Tapi, 3 komunitas ini yang menjadi utama,” kata Tito via zoom meeting yang diikuti Pj. Wali Kota Sorong, Pj. Sekda, Staf Ahli Wali Kota Sorong, unsur Forkopimda dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan pemerintah kota Sorong, Senin (10/7/2023) di Ruang Rapat Wali Kota Sorong.
Kendati demikian, meskipun inflasi membaik secara nasional pada minggu lalu, namun Badan Pusat Statistik telah menginformasikan, bahwa angka inflasi di tingkat daerah juga mengalami variasi. Ada daerah yang sangat rendah, namun ada juga yang tinggi hingga mencapai 6%.
Daerah-Daerah tersebut yaitu, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Selatan, Papua Barat, Kalimantan Selatan, Jogja, dan Papua. Untuk angka inflasi yang rendah di daerah berkisar 1,96 hingga 2,86% yaitu, provinsi Jambi sebesar 1,96%, Gorontalo 2,07%, Aceh 2,70%, Bangka Belitung 2,81%, dan Sumatera Selatan 2,86%.
Untuk Provinsi Papua yaitu sebesar 4,13%, dan Papua Barat 4,30%. Kedua provinsi ini masuk dalam 10 provinsi yang memiliki angka inflasi tertinggi, yang mana angka inflasi tertinggi pertama ada di Maluku sebesar 6,07%, kedua di Maluku Utara 5,37%, dan ketiga di Sulawesi Tenggara, 5,32%.
“Kita juga melihat di tingkat Kabupaten, ada yang tinggi seperti Merauke 5,91%, tapi ada juga yang rendah yaitu 1,55%. Untuk tingkat kota, Kota Ambon mencapai 6,1%. Pada kondisi ini, kita tidak cepat berpuas diri, terutama di daerah-daerah yang tinggi angka inflasinya,” kata Tito.
Sambungnya, untuk di daerah-daerah yang angka rendah angka inflasinya, diharapkan dapat terus dipertahankan. Sedang untuk daerah yang mempunyai tinggi angka inflasinya, harus membuat suatu upaya atau gerakan untuk mencari letak permasalahannya.
“Suplai yang kurang atau distribusinya yang tidak jalan, sehingga ada penumpukan atau transportasinya yang kurang. Ini yang harus dicari dan jangan dibiarkan. Sekali lagi pesan saya, ini menyangkut harga bahan dasar di masyarakat,” pesan Tito.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Pudji Ismartini menjelaskan, kondisi minggu pertama bulan Juli 2023, kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) nasional di 283 kabupaten kota sebesar 67%, dengan terjadi penurunan di 90 kabupaten kota yaitu 22%.
“Jadi kalau dibandingkan dengan minggu sebelumnya, IPH pada bulan Juli minggu pertama mengalami kenaikan sekitar 3% dibandingkan minggu sebelumnya. Jadi kalau kita lihat secara spasial, ini mengindikasikan bahwa terjadi kenaikan di banyak wilayah di Indonesia dibandingkan minggu sebelumnya,” jelas Pudji.
Kenaikan IPH tertinggi, lanjutnya, terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera dan Sulawesi, sehingga di wilayah Sumatera sebagian besar berwarna orange dan merah, begitu juga dengan Sulawesi jika dibandingkan dengan Kalimantan dan Jawa yang lebih banyak berwarna hijau.
Untuk 10 kabupaten kota dengan kenaikan IPH tertinggi yaitu, Minahasa Utara, Buru, Kepulauan Sangihe, Halmahera Utara, Subulussalam, Rokan hulu, Aceh Singkil, Tomohon, Lampung Utara, dan Pesisir Selatan, dengan IPH tertinggi di Minahasa Utara sebesar 5,73%, dan terendah di Sumatera Barat, Pesisir Selatan sebesar 3,35%.
Kemudian, untuk 10 kabupaten kota dengan penurunan IPH tertinggi yaitu, Maluku Barat Daya, Bengkalis, Banjar Baru, Belitung Timur, Sumba Tengah, Nunukan, Kutai timur, Seruyan, Sukamara, dan Tanah Laut Kalimantan Selatan. Untuk penurunan IPH tertinggi berada di Maluku Barat Daya sebesar -6,75%, dan terendah di Tanah Laut sebesar -1,72%.
Untuk perkembangan komunitas utama yang mempengaruhi perubahan IPH, cabai merah mengalami kenaikan harga di 222 kabupaten kota, diikuti daging ayam ras di 133 kabupaten kota, bawang putih di 83 kabupaten kota, dan cabai rawit,” papar Pudji.
Disimpulkannya, untuk minggu pertama di bulan Juli 2023, penyumbang utama kenaikan IPH adalah cabai merah, daging ayam ras, bawang putih dan cabai rawit. Selain itu terjadi penurunan harga pada cabai rawit di 50 kabupaten kota, daging ayam ras di 34 kabupaten kota, dan bawang merah di 23 kabupaten kota.
“Sehingga komoditas penyumbang utama penurunan IPH di Kabupaten Kota sampai dengan minggu pertama Juli 2023 adalah cabai rawit, daging ayam ras, bawang merah, dan ikan kembung, yang mana cabai rawit sama-sama mengalami kenaikan dan penurunan, tetapi jumlah wilayah yang mengalami kenaikan harga lebih tinggi dibandingkan kabupaten kota yang mengalami penurunan harga,” rinci Pudji. (brm)